Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi (kanan) saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke PIP Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/9/2021). Foto: Angga/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk segera melakukan pembenahan secara sistematis akibat dari adanya tragedi meninggal siswa PIP Semarang akibat perkelahian dan perundungan. Ia juga mengatakan, hal ini juga menjadi peringatan untuk seluruh sekolah kedinasan di Indonesia agar terus melakukan pemantauan terhadap siswa secara berkala.

Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke PIP Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/9/2021). Arwani memahami betul mengenai pembinaan dasar yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswa baru. Namun, ia pun menginginkan ada solusi guna atasi tradisi sub-kultur kekerasan pada sekolah kedinasan yang memang dianggap telah mendarah daging.

“Kita sangat prihatin dengan kejadian meninggalnya salah satu siswa di PIP. Kunjungan kita kali ini harus menjadi satu momentum untuk berbenah, momentum untuk evaluasi secara menyeluruh semua yang berkaitan dengan pola pengajaran dan komunikasi di PIP. Kita ingin agar tradisi sub-kultur kekerasan yang ada itu bisa kita hilangkan,” terangnya.

Politisi Fraksi PPP ini menerangkan, munculnya kasus seperti ini menciptakan stigma tentang pembenaran bahwa di setiap sekolah kedinasan sering terjadi kasus-kasus kekerasan dengan dalih pembinaan senior terhadap junior. Untuk itu, ia menyarankan agar sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan ini dapat segera melakukan perubahan secara struktural dan fokus menciptakan sumber daya manusia yang unggul di bidang pelayaran Indonesia.

“Kita berikan satu solusi sehingga PIP betul-betul menjadi salah satu kawah candradimuka untuk SDM-SDM handal kita, SDM-SDM unggul kita di bidang pelayaran. Kita dengan adanya tragedi ini kita sangat berduka, oleh karena itu kita berharap ada satu media, satu mekanisme untuk agar komunikasi antar pengelola siswa dan orangtua siswa ini bisa terjalin lebih baik lagi agar tidak ada tragedi baru yang terjadi yang tentu merugikan kita semua,” jelas Politisi dapil Jateng III ini.

Upaya untuk menghapuskan kekerasan di lingkungan sekolah kedinasan hingga saat ini dianggap Arwani ini belum efektif. Pemerintah hanya cenderung reaktif, dalam artian bertindak ketika ada kasus yang muncul tanpa memberikan skema kebijakan jangka panjang untuk menghapus secara menyeluruh tindak kekerasan yang terjadi.

“Saya sudah katakan tadi bahwa pemerintah perlu meningkatkan upaya serius dalam memberikan pengawasan, mengevaluasi, serta memperbaiki proses belajar mengajar dan hubungan antar-taruna, misalnya melalui penyusunan aturan tentang langkah-langkah wajib warga sekolah untuk mencegah tindak kekerasan di sekolah,” tandas Arwani mengakhiri. (er/es)